Ditjen AHU Online

PENGUMUMAN PELAYANAN TERPADU BERPINDAH TEMPAT

21 Agustus 2015


DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH PENGGUNA LAYANAN JASA HUKUM DITJEN AHU, BAHWA MULAI SENIN, TANGGAL 24 AGUSTUS 2015.
PELAYANAN TERPADU AKAN BERPINDAH TEMPAT DI GEDUNG EX. SENTRA MULIA LT. 3 KAV. X6/8 JL. HR RASUNA SAID,
KUNINGAN - JAKARTA SELATAN.

PENGUMUMAN PENGADAAN MEBEULAIR RUANG KERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN ANGGARAN 2015

31 Juli 2015


Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengadaan Mebeulair Ruang Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang terdapat pada DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2015 dengan PAGU Rp. 5.884.290.000, bersama ini kami undang kepada para penyedia barang/jasa untuk mengikuti Pengadaan tersebut dengan Metode Lelang Cepat pada Bulan Agustus Tahun 2015 pada LPSE LKPP.

Penyedia yang dapat mengikuti Lelang Cepat tersebut harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

  1. Memiliki SIUP Kecil atau Non Kecil
  2. Klasifikasi ijin Badan Usaha Bidang : Perdagangan Besar
  3. KBLI 2009 ; 3100 / 31001 / 31003 / 31004 /31009 /4649 / 4659.
  4. Pernah mengadakan pekerjaan sejenis dengan nilai kontrak minimal Rp. 500.000.000

Bagi Penyedia yang memenuhi Kualifikasi tersebut dapat segera mendaftarkan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Aplikasi SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) http://sikap.lkpp.go.id/.

Untuk informasi dan tata cara pendaftaran dapat menghubungi :

Call Center LKPP (021)1500-557

Email: sikap@lkpp.go.id atau helpdesk-lpse@lkpp.go.id

PENGUMUMAN

30 Juni 2015


Pendaftaran Wasiat Secara Online

Sehubungan dengan kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (j) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (j) UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, Notaris berkewajiban"mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil berkenaan dengan wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama bulan berikutnya".
    1. Dalam hal pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat, telah diterapkan online sistem dan telah dilakukan launching di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 28 Maret 2014, yang dihadiri antara lain oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan para pejabat eselon I, II dan III Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
    2. Untuk pengiriman laporan berkenaan dengan wasiat terdaftar, dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2015;
    1. Dengan Pemberlakuan online sistem maka Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata tidak lagi menerima pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat secara manual.
    2. Jika Notaris melakukan pelaporan berkenaan dengan wasiat secara manual, maka laporan berkenaan dengan wasiat tersebut tidak akan terdata dalam data base wasiat online, sehingga informasi tentang ada atautidaknyadaftar wasiat pada Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata menjadi tidak akurat.
    1. Bahwa saat ini masih banyak Notaris yang tidak memenuhikewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j. Hal ini terlihat berdasarkan data laporan bulanan yang masuk ke dalam online sistem dimana hanya terdapat sekitar 4.000 (empat ribu) Notaris saja yang secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah Notaris di seluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar 15.000 (lima belas ribu).
    2. Bahwa banyak Notaris yang masih mengirimkan laporan bulanan secara manual berkenaan dengan daftar wasiat, dan pada umumnya laporan bulanan yang berkenaan dengan daftar wasiat tersebut adalah laporan daftar wasiat yang terlambat disampaikan;
  2. Mengingat bahwa Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata secara administratif hanya mendata setiap laporan daftar akta wasiat yang oleh undang-undang diwajibkan dilaporkan oleh Notaris dalam jangka waktu tertentu, maka dampak hukum akibat Notaris tidak memenuhi kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan apabila dikemudian hari menimbulkan permasalahan hukum.

Demikian harap menjadi perhatian.

Jakarta, 22 Juni 2015

TTD,

Direktur Perdata

Daulat Pandapotan Silitonga

Simposium SiNovik Nasional 2015 - Pengesahan Badan Hukum Versi AHU Online

18 Juni 2015


Sidoarjo, 15 Juni 2015- Gelar Pameran dan Inovasi Pelayanan Publik 2015 adalah salah satu media / ajang untuk mensosialisasikan inovasi peningkatan pelayanan publik instansi pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari (14-16 Juni 2015) yang bertempat di GOR Delta Sidoarjo Surabaya yang diikuti oleh peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 dari Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah dari seluruh Indonesia.

Simposium Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2015, yang diantaranya mengundang Menteri Hukum dan HAM sebagai pembicara dalam hal ini diwakili oleh Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, DR. Freddy Harris yang menyampaikan tentang "Pengesahan Badan Hukum Versi AHU Online". Pada Sesi 3 ini selain dari Kementerian Hukum dan HAM menghadirkan juga pembicara dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang - BPN dengan tema Layanan Tujuh Menit (LANTUM), Gubernur Jatim dengan Tema E-Samsat & ATM SAMSAT Jatim dan Walikota Denpasar dengan tema "KEUR" Hanya 26 Menit, yang dipandu oleh moderator Siti Zuhro dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pengesahan Badan Hukum Versi AHU Online merupakan Inovasi Pelayanan Administrasi Hukum Umum secara Online agar masyarakat dapat merasakan pelayanan jasa hukum yang murah, efesien, profesional dan bebas pungutan liar (pungli). "Pelayanan jasa hukum melalui jaringan internet ini dipatikan bebas dari pungutan liar. Jauh dari indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme. Kita meniadakan face to face interaction dalam pemberian pelayanan", jelas Freddy Harris.

Pelayanan jasa hukum administrasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum antara lain Pendaftaran Notaris, Perseroan Terbatas, Pesan Nama, Perkumpulan, Yayasan, Fidusia dan wasiat. Yang baru-baru ini telah dilauncing juga SIMPADHU yaitu Sistem Pembayaran PNBP Administrasi Hukum Umum yang berintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berusaha memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam dunia usaha. "Buat PT, dengan langkah awal pemesanan nama hanya dengan lima puluh ribu rupiah tinggal klik nama perusahaan saudara sudah terdaftar. Dan dalam jangka waktu paling lama 60 hari saudara harus melengkapai kelengkapan administrasinya datang ke Notaris untuk melakukan akses pendaftaran, setelah diverifikasi oleh sistem maka Perusahaan saudara telah sah berbadan hukum", jelas Freddy Harris.

Siti Zuhro yang memandu acara simposium dalam sesi 3 ini bertindak sebagai moderator dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memberikan apresiasi dan berbagi pengalaman cerita tentang kemudahan akses Administrasi Hukum Umum, yang mudah, cepat dan bebas pungli. "Bagaimana dengan Partai Politik?" tanya Siti Zuhro. "Mungkin untuk menghilangkang kekrisuhan legalitas Parpol bisa dilakukan dengan pendaftaran secara online juga", harap Siti Zuhro. "Untuk itu kami, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan melakukan perubahan-perubahan inovasi peningkatan pelayanan publik kearah yang lebih baik lagi disemua pelayanan administrasi hukum umum yang ada di Ditjen AHU", tutup Freddy. (noe)

Pengumuman Perubahan Prosedur Pembayaran PNBP

25 Mei 2015


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, bersama ini kami informasikan kepada seluruh pengguna Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai berikut :

  1. Mulai hari senin tangal 25 Mei 2015 pukul 18.00 WIB, seluruh Pelayanan dan Pembayaran PNBP Jasa Hukum akan dihentikan.
  2. Mulai hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 pukul 00.00 WIB, Seluruh Pembayaran PNBP Pelayanan Jasa Hukum menggunakan Sistem Pembayaran SIMPONI Kementerian Keuangan.
  3. Bagi Pemohon yang belum membayar PNBP PT, Yayasan, Perkumpulan, Notariat dan Fidusia tetapi sudah memiliki Surat Perintah Bayar atau Tagihan, Surat Perintah Bayar atau Tagihan yang lama sudah tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Diharuskan mengunduh ulang Surat Perintah Bayar atau Tagihan Baru yang ada pada Daftar Transaksi Notaris(Harus Login Notaris terlebih dahulu). Klik disini untuk melihat Gambar
  4. Pembayaran PNBP Pelayanan Jasa Hukum untuk Sementara hanya dapat dilakukan pada Bank BNI.
  5. Seluruh Pembayaran PNBP tidak dikenakan Biaya Administrasi Bank
  6. Prosedur Pembayaran PNBP yang baru dapat diklik disini
  7. Pembayaran ini tidak berlaku untuk BN/TBN RI

Pengumuman Fidusia

25 Mei 2015


Sesuai PP Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 4

 

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015

20 April 2015


Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM. Maka mulai tanggal 24 Februari 2015, satuan atas penerimaan negara bukan pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menyesuaikan sesuai peraturan pemerintah tersebut.

Pengumuman Kenotariatan

12 Februari 2015


Untuk semua Calon Notaris/ Notaris yang sudah mengisi Aplikasi Pelayanan Kenotariatan baik Pengangkatan maupun Perpindahan, wajib mengirimkan dokumen pendukung yang masih berlaku (belum kadaluarsa) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagaimanakah Pelayanan Kami Menurut Anda?

Data diri


Pilihan Polling


Terima kasih anda telah berpartisipasi dalam polling Pelayanan AHU Online, masukan Anda sangat berarti untuk kami.