Ditjen AHU Online

Penipuan Bimtek Notaris

29 April 2015


Dengan ini diinformasikan bahwa apabila anda menerima surat seperti di bawah ini, silakan diabaikan karena ini adalah penipuan. Terima kasih.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015

20 April 2015


Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM. Maka mulai tanggal 24 Februari 2015, satuan atas penerimaan negara bukan pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menyesuaikan sesuai peraturan pemerintah tersebut.

Pengumuman Kenotariatan

12 Februari 2015


Untuk semua Calon Notaris/ Notaris yang sudah mengisi Aplikasi Pelayanan Kenotariatan baik Pengangkatan maupun Perpindahan, wajib mengirimkan dokumen pendukung yang masih berlaku (belum kadaluarsa) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman Layanan Konsultasi

12 Januari 2015


Diberitahukan kepada seluruh Notaris, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2014 pelayanan konsultansi Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Kenotariatan pada Loket Pelayanan Terpadu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum :

 

Hari : Senin s/d Kamis

Waktu : Pukul 10.00 s/d Pukul 12.00 WIB

 

Demikian untuk diketahui.

 

Jakarta, 15 Desember 2014

TTD

Direktur Perdata

Pengumuman Pengesahan Yayasan dan Perkumpulan

12 Januari 2015


Sehubungan dengan Pelayanan Ditjen AHU secara online terhadap Proses Pengesahan Yayasan dan Perkumpulan, adalah sebagai berikut:

  1. Permohonan Pengesahan Yayasan dan Perkumpulan yang telah masuk dan sudah diproses manual, namun belum selesai maka dilakukan Migrasi Data ke dalam Sistem Online.
  2. Permohonan melanjutkan proses secara online dengan menggunakan Nomor Surat dari Kasubdit Badan Hukum Direktorat Perdata perihal Migrasi Data tersebut sebagai untuk password.
  3. Terkait dengan angka 2 tersebut, maka Permohonan tetap wajib melakukan Pembayaran PNBP yang meliputi Pesan Nama, Pengesahan dan BN/TBN, dengan perincian:
    1. Yayasan
      1. Biaya Pesan Nama Rp. 100.000
      2. Biaya PNBP Pengesahan Rp. 250.000
      3. Biaya BN/TBN Rp. 330.000
        Dengan total keseluruhan adalah Rp. 680.000
    2. Perkumpulan
      1. Biaya Pesan Nama Rp. 0
      2. Biaya PNBP Pengesahan Rp. 250.000
      3. Biaya BN/TBN Rp. 0
        Dengan total keseluruhan adalah Rp. 250.000
  4. Pembayaran PNBP yang telah dilakukan sebelumnya secara manual dapat diajukan pengembalian PNBP ke Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai ketentuan Direktur Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2013 dengan melampirkan:
    1. Surat permohonan pengembalian PNBP dengan menyebutkan:
      1. Sebab terjadinya kesalahan pembayaran PNBP
      2. Nama Bank dan Nomor Rekening dana pemilik Rekening untuk tujuan pengembalian PNBP
    2. Slip bukti pembayaran PNBP asli (apabila dalam bentuk fotokopi disertakan legalisir notaris dan tanda tangan basah)
    3. Jika terjadi 2(dua) kali pembayaran, wajib menyampaikan fotokopi jelas 2(dua) bukti/slip pembayaran ( legalisir notaris dan tanda tangan basah)
    4. Fotokopi buku kepemilikan rekening tujuan (legalisir notaris dan tanda tangan basah)
    5. Fotokopi jelas NPWP pemilik rekening tujuan (legalisir notaris dan tanda tangan basah)
    6. Materai Rp. 6000 1(satu) lembar

 

Jakarta, 14 Agustus 2014

TTD

 

Direktur Perdata

Pengumuman Masa Berlaku Voucher

12 Januari 2015


Diberitahukan kepada seluruh Notaris, bahwa masa berlaku Voucher Pesan Nama adalah 60 hari terhitung sejak tanggal pembelian, dan apabila telah lewat masa tersebut maka sudah tidak dapat digunakan lagi

Pengumuman Pembayaran PNBP Notaris

12 Januari 2015


Ditujukan Kepada Notaris yang ingin melakukan pembayaran PNBP melalui BNI SMS Banking dapat melihat panduannya Disini

Pengumuman Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2014

27 Januari 2015


Berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris, Formasi Jabatan Notaris diklasifikasikan menjadi 4 Kategori Daerah. Peruntukan untuk masing-masing kategori daerah mengacu pada Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2014.