Ditjen AHU Online

  • Website Ditjen AHU

  • Pendaftaran Notaris

  • Login Notaris

  • Perseroan terbatas

  • Pesan Nama

  • Perkumpulan

  • Fidusia

  • Yayasan

  • Wasiat

Pemberitahuan ketidak benaran Sosialisasi AHU Online Kemenkumham

27 Januari 2015


  1. Ditjen AHU tidak mengadakan kegiatan "Sosialisasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014" pada tanggal 24 - 25 Januari 2015. Bagi semua pihak yang menerima surat undangan untuk kegiatan sosialisasi tersebut dapat mengabaikannya, karena surat undangan tersebut bukan dikeluarkan oleh Ditjen AHU.
  2. Berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris, Formasi Jabatan Notaris diklasifikasikan menjadi 4 Kategori Daerah. Peruntukan untuk masing-masing kategori daerah mengacu pada Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2014.
  3. Peraturan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris dapat dilihat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014.

Pengumuman Layanan Konsultasi

12 Januari 2015


Diberitahukan kepada seluruh Notaris, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2014 pelayanan konsultansi Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan pada Loket Pelayanan Terpadu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum :

 

Hari : Senin s/d Kamis

Waktu : Pukul 10.00 s/d Pukul 12.00 WIB

 

Demikian untuk diketahui.

 

Jakarta, 15 Desember 2014

TTD

Direktur Perdata

Pengumuman Masa Berlaku Voucher

12 Januari 2015


Diberitahukan kepada seluruh Notaris, bahwa masa berlaku Voucher Pesan Nama adalah 60 hari terhitung sejak tanggal pembelian, dan apabila telah lewat masa tersebut maka sudah tidak dapat digunakan lagi

Pengumuman Pengesahan Yayasan dan Perkumpulan

12 Januari 2015


Sehubungan dengan Pelayanan Ditjen AHU secara online terhadap Proses Pengesahan Yayasan dan Perkumpulan, adalah sebagai berikut:

  1. Permohonan Pengesahan Yayasan dan Perkumpulan yang telah masuk dan sudah diproses manual, namun belum selesai maka dilakukan Migrasi Data ke dalam Sistem Online.
  2. Permohonan melanjutkan proses secara online dengan menggunakan Nomor Surat dari Kasubdit Badan Hukum Direktorat Perdata perihal Migrasi Data tersebut sebagai untuk password.
  3. Terkait dengan angka 2 tersebut, maka Permohonan tetap wajib melakukan Pembayaran PNBP yang meliputi Pesan Nama, Pengesahan dan BN/TBN, dengan perincian:
    1. Yayasan
      1. Biaya Pesan Nama Rp. 100.000
      2. Biaya PNBP Pengesahan Rp. 250.000
      3. Biaya BN/TBN Rp. 330.000
        Dengan total keseluruhan adalah Rp. 680.000
    2. Perkumpulan
      1. Biaya Pesan Nama Rp. 0
      2. Biaya PNBP Pengesahan Rp. 250.000
      3. Biaya BN/TBN Rp. 0
        Dengan total keseluruhan adalah Rp. 250.000
  4. Pembayaran PNBP yang telah dilakukan sebelumnya secara manual dapat diajukan pengembalian PNBP ke Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai ketentuan Direktur Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2013 dengan melampirkan:
    1. Surat permohonan pengembalian PNBP dengan menyebutkan:
      1. Sebab terjadinya kesalahan pembayaran PNBP
      2. Nama Bank dan Nomor Rekening dana pemilik Rekening untuk tujuan pengembalian PNBP
    2. Slip bukti pembayaran PNBP asli (apabila dalam bentuk fotokopi disertakan legalisir notaris dan tanda tangan basah)
    3. Jika terjadi 2(dua) kali pembayaran, wajib menyampaikan fotokopi jelas 2(dua) bukti/slip pembayaran ( legalisir notaris dan tanda tangan basah)
    4. Fotokopi buku kepemilikan rekening tujuan (legalisir notaris dan tanda tangan basah)
    5. Fotokopi jelas NPWP pemilik rekening tujuan (legalisir notaris dan tanda tangan basah)
    6. Materai Rp. 6000 1(satu) lembar

 

Jakarta, 14 Agustus 2014

TTD

 

Direktur Perdata

Pengumuman Pembayaran PNBP Notaris

12 Januari 2015


Ditujukan Kepada Notaris yang ingin melakukan pembayaran PNBP melalui BNI SMS Banking dapat melihat panduannya Disini

Pengumuman Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014

12 Januari 2015


Sehubungan dengan telah disahkannya peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Maka mulai Tanggal 3 Juli 2014, Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menyesuaikan sesuai Peraturan Pemerintah tersebut. Permohonan yang didaftarkan sebelum tanggal 3 Juli 2014 dan belum dibayarkan, maka akan dikenakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014.

Untuk informasi terkait dengan Pengumuman Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara dapat menghubungi telepon sebagai berikut :

PNRI : 021 - 4221701 - 05 (ext.129,130,131) / 021 - 4201682

Email: bntbn@pnri.co.id / penjualanlrn@gmail.com

HP : 0812 946 3516 / 0812 827 4501 / 08211 876 4699 / 0816 1883 661 / 0813 1150 8201

BNI Call Centre : 021 - 29946046

Pengumuman Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2014

27 Januari 2015


Berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris, Formasi Jabatan Notaris diklasifikasikan menjadi 4 Kategori Daerah. Peruntukan untuk masing-masing kategori daerah mengacu pada Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2014.