DITJEN AHU ONLINE

Website Ditjen AHU
SIMPADHU
Pencarian/unduh Data
Pendaftaran Notaris

Informasi lebih detail
Pendaftaran Ujian Pengangkatan Notaris
Login
Perseroan terbatas

Informasi lebih detail
Pesan Nama

Informasi lebih detail
Perkumpulan

Informasi lebih detail
Fidusia

Informasi lebih detail
Yayasan

Informasi lebih detail
Sistem Administrasi Badan Usaha
Wasiat

Informasi lebih detail
PPNS
Pewarganegaraan
Kewarganegaraan
Legalisasi
Parpol
Panduan
MLA

PENGUMUMAN PEMBERLAKUAN PEMESANAN NAMA PERSEROAN TERBATAS DAN PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DALAM SATU PROSEDUR

Untuk melihat Surat Edaran dapat dilihat DISINI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Untuk melihat Surat Edaran dapat dilihat DISINI

PENGUMUMAN BERSAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

DAN

IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)

TENTANG

KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK REGISTRASI PADA APLIKASI GRIPS

Menindaklanjuti Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 15 November 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Batas waktu pendaftaran/registrasi GRIPS PPATK yang jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2019, diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

2. Tahapan pendaftaran/registrasi GRIPS PPATK dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Registrasi secara online melalui laman: https://grips2.ppatk.go.id/faces/registrasi.xhtml;

Video tutorial yang dapat dilihat di http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html;

b. Kewajiban menyampaikan dokumen fisik hasil registrasi online kepada PPATK, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi GRIPS online dilakukan, ditujukan kepada:

KEPALA PPATK

c.q. Direktur Pelaporan

Gedung PPATK JI. Juanda 35 Jakarta Pusat 10120

Dengan menyampaikan dokumen berupa:

1. Formulir registrasi;

2. Surat pengantar penyampaian petugas;

3. Surat pernyataan petugas pendaftar bermaterai;*

4. Surat pernyataan petugas pelapor bermaterai;*

5. Daftar petugas penghubung;*

6. Surat pernyataan petugas administrator bermaterai:*

7. SK Pengangkatan Notaris;dan

8. Fotokopi KTP dan NPWP.

*) dapat dirangkap oleh 1 (satu) orang/Notaris yang bersangkutan

3. Diwajibkan kepada Notaris untuk segera melakukan registrasi dan/atau menyelesaikan seluruh tahapan registrasi GRIPS sampai batas waktu akhir pada tanggal 6 Mei 2019;

4. Terhitung mulai tanggal 7 Mei 2019 akan diberlakukan sanksi berupa penutupan sementara akses terhadap akun AHU Online atas Notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas;

5. Perpanjangan batas waktu sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 tidak akan diperpanjang lagi, dan oleh karena itu Notaris diminta untuk tidak menunda pelaksanaan registrasi GRIPS sampai batas waktu tanggal 6 Mei 2019 berakhir. Notaris dapat berkoordinasi dengan pengurus INI yang menjadi mitra PPATK dalam melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada Notaris di seluruh Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM Cq DITJEN AHU	PPATK	PP INI
Ttd	Ttd	Ttd
Cahyo Rahadian Muzhar	Kiagus Ahmad Badaruddin	Yualita Widyadhari

PENGUMUMAN BERSAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menindaklanjuti pengumuman bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 15 Januari 2019 bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan masih belum selesainya proses pengaturan dan integrasi sistem pengesahan Koperasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang ditargetkan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2019, maka pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM sampai ada informasi lebih lanjut terhadap pengalihan kewenangan tersebut;
Bahwa penundaan pelaksanaan pelayanan pengesahan, perubahan dan pembubaran Koperasi tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta untuk menghindari permasalahan yang timbul dikarenakan belum selesainya pembahasan dan proses pengalihan kewenangan tersebut;

Demikian untuk menjadi perhatian;

Jakarta, 1 Maret 2019

TTD Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM	TTD Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UMKM
TTD Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	TTD Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal

PENGUMUMAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH PEMOHON PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN, BAHWA DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN TERTIB ADMINISTRASI, MAKA MULAI TANGGAL 21 DESEMBER 2018 PUKUL 00.00 WIB, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEBELUM MEMBERIKAN KEPUTUSAN PENGESAHAN MENGENAI STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN, TERLEBIH DAHULU AKAN DILAKUKAN VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI TERHADAP PERSYARATAN YANG DIINPUT/UPLOAD OLEH PEMOHON PADA SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

DEMIKIAN KAMI SAMPAIKAN, DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

JAKARTA, 19 DESEMBER 2018

TTD

DIREKTUR PERDATA

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 50/P.HUM/2018 Tanggal 20 September 2018 terkait uji materil Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, yang putusannya antara lain mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Pasal 8 ayat (2) ”dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum”, maka untuk sementara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menutup akses pendaftaran pengangkatan Notaris sampai dengan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru terkait Pengangkatan Notaris disahkan.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Direktur Perdata.

TTD

Daulat Pandapotan Silitonga

NIP. 19620528 198903 1 001