PEMBERITAHUAN KOORDINASI DAN SUPERVISI TATA KELOLA DATA FIDUSIA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN SELURUH INDONESIA

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.TI.05.03 Tahun  2018 tentang Aplikasi Tata Kelola Data Fidusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia tanggal 19 Maret 2018 dan Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-385 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Fidusia di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Maret 2019, bersama ini kami sampaikan informasi kepada para Kepala Kantor Wilayah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan migrasi data jaminan fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan target capaian kinerja B06;
2. Bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.TI.05.03 Tahun  2018 tentang Aplikasi Tata Kelola Data Fidusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia tanggal 19 Maret 2018, agar untuk dapat segera dilaksanakan;
3. Bahwa Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.UM.01.01-385 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Fidusia di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Maret 2019, merupakan dasar dimulainya pelaksanaan migrasi data jaminan fidusia.

1. Unduh Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-385 Tahun 2019, Klik Disini.
2. Unduh Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.TI.05.03 Tahun 2018, Klik Disini

PENGUMUMAN JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERBARU ATAS LAYANAN JASA HUKUM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini disampaikan informasi kepada para Pemohon hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 03 Mei 2019 Jenis dan Tarif PNPB atas layanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019.
   

2. Terhadap kode voucher PNBP layanan jasa hukum Ditjen AHU yang mengalami perubahan jenis dan tarif PNBP tetapi belum dibayar, dapat melakukan perekaman ulang untuk mendapatkan kode voucher baru.
   

3. Terhadap kode voucher PNBP layanan jasa hukum Ditjen AHU yang mengalami perubahan tarif dan jenis PNBP sudah dibayar tetapi belum digunakan, maka kode voucher tidak berlaku dan pemohon dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBP sesuai dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
   

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

TTD

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

1. Jenis dan Tarif yang mengalami perubahan dapat diunduh disini

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 dapat diunduh disini

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 dapat diunduh disini

4. Panduan Pengembalian PNBP dapat diunduh disini

5. List Layanan Jasa Hukum yang tidak dapat diakses dikarenakan Penyesuaian Jenis dan Tarif PNBP dapat diunduh disini

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN KONFIRMASI PENDAFTARAN GRIPS

PENGUMUMAN BERSAMA

PENGUMUMAN BERSAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

1. Bahwa dikarenakan masih belum selesainya proses pengaturan dan integrasi sistem pengesahan Koperasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang ditargetkan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2019, maka pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM sampai ada informasi lebih lanjut terhadap pengalihan kewenangan tersebut;
2. Bahwa penundaan pelaksanaan pelayanan pengesahan, perubahan dan pembubaran Koperasi tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta untuk menghindari permasalahan yang timbul dikarenakan belum selesainya pembahasan dan proses pengalihan kewenangan tersebut;