DITJEN AHU ONLINE

PENGUMUMAN

PEMELIHARAAN AHU ONLINE TERKAIT PENYESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Diberitahukan kepada seluruh pengguna layanan jasa hukum Ditjen AHU bahwa pelayanan jasa hukum melalui Sistem AHU Online tidak dapat dilakukan sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 karena sedang dilakukan penyesuaian tarif PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Layanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak dapat diakses dikarenakan penyesuaian tersebut adalah :

1. Layanan Badan Hukum
a. Perbaikan Isian Data Perseroan Terbatas;
b. Penyesuaian Perseroan Terbatas;
c. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
d. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
e. Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan;
f. Perbaikan Isian Data Yayasan dan Perkumpulan;
g. Informasi tentang Data Perkumpulan.
2. Layanan Notariat
a. Pengangkatan Notaris Pindahan;
b. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
c. Persetujuan Perubahan Data (Nama, Gelar dan Alamat Kantor) Notaris
3. Layanan Kewarganegaraan

a. Permohonan Surat Keputusan tentang Kehilangan Kewarganegaraan RI atas permohonan sendiri kepada Presiden RI;
b. Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia;
c. Permohonan Surat Keputusan tentang tetap menjadi Warga Negara Indonesia.

Mohon Maaf untuk ketidaknyamanannya.

DIREKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PENGUMUMAN JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERBARU ATAS LAYANAN JASA HUKUM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini disampaikan informasi kepada para Pemohon hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sejak tanggal 03 Mei 2019 Jenis dan Tarif PNPB atas layanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019.
Terhadap kode voucher PNBP layanan jasa hukum Ditjen AHU yang mengalami perubahan jenis dan tarif PNBP tetapi belum dibayar, dapat melakukan perekaman ulang untuk mendapatkan kode voucher baru.
Terhadap kode voucher PNBP layanan jasa hukum Ditjen AHU yang mengalami perubahan tarif dan jenis PNBP sudah dibayar tetapi belum digunakan, maka kode voucher tidak berlaku dan pemohon dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBP sesuai dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

TTD

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jenis dan Tarif yang mengalami perubahan dapat diunduh disini
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 dapat diunduh disini
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 dapat diunduh disini
Panduan Pengembalian PNBP dapat diunduh disini
List Layanan Jasa Hukum yang tidak dapat diakses dikarenakan Penyesuaian Jenis dan Tarif PNBP dapat diunduh disini

PENGUMUMAN KONFIRMASI PENDAFTARAN GRIPS

Dalam rangka penyesuaian data notaris yang telah melakukan pendaftaran GRIPS, maka notaris diwajibkan untuk melakukan konfirmasi pendaftaran GRIPS melalui https://s.id/4Nw8E

PENGUMUMAN BERSAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

DAN

IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)

TENTANG

KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK REGISTRASI PADA APLIKASI GRIPS

Menindaklanjuti Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 15 November 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Batas waktu pendaftaran/registrasi GRIPS PPATK yang jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2019, diperpanjang sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

2. Tahapan pendaftaran/registrasi GRIPS PPATK dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Registrasi secara online melalui laman: https://grips2.ppatk.go.id/faces/registrasi.xhtml;

Video tutorial yang dapat dilihat di http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html;

b. Kewajiban menyampaikan dokumen fisik hasil registrasi online kepada PPATK, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi GRIPS online dilakukan, ditujukan kepada:

KEPALA PPATK

c.q. Direktur Pelaporan

Gedung PPATK JI. Juanda 35 Jakarta Pusat 10120

Dengan menyampaikan dokumen berupa:

1. Formulir registrasi;

2. Surat pengantar penyampaian petugas;

3. Surat pernyataan petugas pendaftar bermaterai;*

4. Surat pernyataan petugas pelapor bermaterai;*

5. Daftar petugas penghubung;*

6. Surat pernyataan petugas administrator bermaterai:*

7. SK Pengangkatan Notaris;dan

8. Fotokopi KTP dan NPWP.

*) dapat dirangkap oleh 1 (satu) orang/Notaris yang bersangkutan

3. Diwajibkan kepada Notaris untuk segera melakukan registrasi dan/atau menyelesaikan seluruh tahapan registrasi GRIPS sampai batas waktu akhir pada tanggal 6 Mei 2019;

4. Terhitung mulai tanggal 7 Mei 2019 akan diberlakukan sanksi berupa penutupan sementara akses terhadap akun AHU Online atas Notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas;

5. Perpanjangan batas waktu sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 tidak akan diperpanjang lagi, dan oleh karena itu Notaris diminta untuk tidak menunda pelaksanaan registrasi GRIPS sampai batas waktu tanggal 6 Mei 2019 berakhir. Notaris dapat berkoordinasi dengan pengurus INI yang menjadi mitra PPATK dalam melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada Notaris di seluruh Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM Cq DITJEN AHU	PPATK	PP INI
Ttd	Ttd	Ttd
Cahyo Rahadian Muzhar	Kiagus Ahmad Badaruddin	Yualita Widyadhari

PENGUMUMAN BERSAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menindaklanjuti pengumuman bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 15 Januari 2019 bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan masih belum selesainya proses pengaturan dan integrasi sistem pengesahan Koperasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang ditargetkan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2019, maka pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM sampai ada informasi lebih lanjut terhadap pengalihan kewenangan tersebut;
Bahwa penundaan pelaksanaan pelayanan pengesahan, perubahan dan pembubaran Koperasi tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta untuk menghindari permasalahan yang timbul dikarenakan belum selesainya pembahasan dan proses pengalihan kewenangan tersebut;

Demikian untuk menjadi perhatian;

Jakarta, 1 Maret 2019

TTD Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM	TTD Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UMKM
TTD Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	TTD Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal

PENGUMUMAN PEMBERLAKUAN PEMESANAN NAMA PERSEROAN TERBATAS DAN PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DALAM SATU PROSEDUR

Untuk melihat Surat Edaran dapat dilihat DISINI