PENGUMUMAN

PENGUMUMAN BERSAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK),

DAN

IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)

TENTANG

KEWAJIBAN PELAPORAN NOTARIS PADA APLIKASI GRIPS 

Untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban Indonesia di berbagai forum internasional, a.l keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF), kepada Notaris diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) PPATK.

Pada tahap awal, Notaris wajib melakukan registrasi pada laman https://grips2.ppatk.go.id/faces/registrasi.xhtml dan untuk panduan registrasi GRIPS/Video tutorial  dapat dilihat pada laman: http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html.

Kewajiban ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan untuk melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi, serta menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Kewajiban pelaporan Notaris sebagaimana dimaksud di atas selain sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

Sebagai langkah awal pelaporan, pendaftaran/registrasi GRIPS PPATK dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

1.        Registrasi dilakukan secara online melalui laman: https://grips2.ppatk.go.id/faces/registrasi.xhtml

2.        Menyampaikan dokumen fisik hasil registrasi online kepada PPATK, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi GRIPS online dilakukan.

Untuk panduan Registrasi GRIPS tersedia Video tutorial yang dapat dilihat http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html.

Akses terhadap AHU Online mulai 1 Februari 2019 hanya dapat dilakukan khusus bagi Notaris yang telah memperoleh persetujuan registrasi GRIPS dari PPATK.

Jakarta, 15 November 2018

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan adanya peningkatatan kualitas layanan kenotariatan, maka Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Notaris dapat diakses kembali mulai tanggal 27 September 2018.

Panduan pendaftaran pengangkatan Notaris dapat diakses pada laman dibawah ini 

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pengangkatan_notaris

Pengumuman formasi jabatan Notaris terbaru dapat diakses pada laman di bawah ini

https://ahu.go.id/notariatv3/PendaftaranUser/formasiNotaris

PENGUMUMAN PROSES PENGANGKATAN NOTARIS

PENGUMUMAN PENUNDAAN UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS

PENGUMUMAN BENEFICIAL OWNER

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka setiap Korporasi wajib mengisi data Pemilik Manfaat dari Korporasi (sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) Perpres tersebut) dan wajib melakukan pembaharuan data pemilik manfaat dari Korporasi (sebagaimana ditentukan Pasal 21 Perpres tersebut) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pengisian data tersebut diberlakukan terhitung mulai tanggal 30 April 2018.

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.