PENGUMUMAN BADAN USAHA

PENGUMUMAN

TENTANG

KEBIJAKAN PERMBERLAKUAN APLIKASI PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

CV, FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA 

DALAM SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA

Sehubungan dengan diberlakukannya aplikasi perubahan dan pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata dalam Sistem Administrasi  Badan Usaha, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.      Bahwa terdapat ketentuan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk  menyampaikan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar CV, Firma dan Persekutuan Perdata kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha sebagaimana tertuang dalam pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata menyatakan bahwa:

“Perubahan anggaran dasar CV, Firma dan Persekutuan Perdata harus disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat anggaran dasar CV, Firma dan Persekutuan Perdata”.

2.      Bahwa aplikasi perubahan anggaran dasar CV, Firma dan Persekutuan Perdata baru tersedia dan diberlakukan pada tanggal 1 September 2019 sehingga  terhadap CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang melakukan perubahan anggaran dasar  sejak 1 Agustus 2018 belum dapat melakukan pemberitahuan perubahan anggaran dasar  dalam Sistem Administrasi badan Usaha  kepada Menteri.

3.      Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha yang telah melakukan perubahan anggaran dasar CV, Firma dan Persekutuan Perdata sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 1 September 2019, maka terhadap CV, Firma dan Persekutuan Perdata tersebut:

a.      Tidak diberlakukan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari akta perubahan anggaran dasar CV, Firma dan Persekutuan Perdata sehingga terhadap akta perubahan tersebut  tetap dapat dilakukan pemberitahuan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha sampai batas waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 September 2019 ;

b.      Terhadap CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang tidak melakukan perubahan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 September 2019, akan dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Demikian pengumuman ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan

Jakarta,  1 September 2019

ttd

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

PENGUMUMAN LAYANAN PERPINDAHAN NOTARIS

PENGUMUMAN

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,  Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Berita Negara Republik Indonesia Nomor     Tahun 2019 diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2019, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Akses untuk Pengangkatan Notaris secara online untuk sementara belum dapat diakses, dikarenakan adanya persyaratan yaitu telah mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang jadwal pelaksanaannya akan ditentukan kemudian.

2.  Bahwa untuk permohonan perpindahan wilyah kedudukan Notaris dapat diakses melalui ahu.go.id dengan memperhatikan persyaratan perpindahan dan formasi jabatan Notaris, dikarenakan adanya pengembangan aplikasi maka untuk sementara akses perpindahan hanya sampai dengan tanggal 30 September 2019.

                      Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

                                                           TTD

                                                Direktur Perdata 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 dapat diunduh disini

PEMBERITAHUAN KOORDINASI DAN SUPERVISI TATA KELOLA DATA FIDUSIA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN SELURUH INDONESIA

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.TI.05.03 Tahun  2018 tentang Aplikasi Tata Kelola Data Fidusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia tanggal 19 Maret 2018 dan Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-385 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Fidusia di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Maret 2019, bersama ini kami sampaikan informasi kepada para Kepala Kantor Wilayah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan migrasi data jaminan fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan target capaian kinerja B06;
2. Bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.TI.05.03 Tahun  2018 tentang Aplikasi Tata Kelola Data Fidusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia tanggal 19 Maret 2018, agar untuk dapat segera dilaksanakan;
3. Bahwa Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.UM.01.01-385 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Fidusia di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Maret 2019, merupakan dasar dimulainya pelaksanaan migrasi data jaminan fidusia.

1. Unduh Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-385 Tahun 2019, Klik Disini.
2. Unduh Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.TI.05.03 Tahun 2018, Klik Disini

PENGUMUMAN JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERBARU ATAS LAYANAN JASA HUKUM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini disampaikan informasi kepada para Pemohon hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 03 Mei 2019 Jenis dan Tarif PNPB atas layanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019.
   

2. Terhadap kode voucher PNBP layanan jasa hukum Ditjen AHU yang mengalami perubahan jenis dan tarif PNBP tetapi belum dibayar, dapat melakukan perekaman ulang untuk mendapatkan kode voucher baru.
   

3. Terhadap kode voucher PNBP layanan jasa hukum Ditjen AHU yang mengalami perubahan tarif dan jenis PNBP sudah dibayar tetapi belum digunakan, maka kode voucher tidak berlaku dan pemohon dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBP sesuai dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
   

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

TTD

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

1. Jenis dan Tarif yang mengalami perubahan dapat diunduh disini

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 dapat diunduh disini

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 dapat diunduh disini

4. Panduan Pengembalian PNBP dapat diunduh disini

5. List Layanan Jasa Hukum yang tidak dapat diakses dikarenakan Penyesuaian Jenis dan Tarif PNBP dapat diunduh disini

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN KONFIRMASI PENDAFTARAN GRIPS