Ditjen AHU Online

PENGUMUMAN TENTANG PENGISIAN KUESIONER PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

Dalam rangka persiapan Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) untuk mendukung Indonesia masuk dalam keanggotaan FATF dan untuk menciptakan kondisi/iklim usaha yang ramah investasi dan responsif terhadap pencegahana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, Notaris merupakan salah satau profesi yang memiliki kewajiban untuk menerapkan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh karenanya Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 untuk meningkatkan Pengawasan terhadap penerapan PMPJ. Berkenaan dengan hal tersebut, seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan menyelenggarakan Kegiatan Webinar Pengisian Kuesioner Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Tata Cara Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan (LTKM). Agar pelaksanaan webinar efektif dan efisien terhadap pengisian kuesioner PMPJ dan tutorial tata cara pelaporan LTKM dapat dilakukan pada saat kegiatan sehingga perlu untuk melakukan pengumuman terhadap Notaris, agar Notaris dapat menyiapkan hal-hal sebagai berikut : 

  1. Data jumlah pengguna jasa ketika Notaris memberikan jasa berupa mempersiapkan  dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, sejak tahun 2017 s.d. 2019 dengan rincian jumlah pengguna jasa per profil pengguna jasa, jumlah pengguna jasa per bisnis pengguna jasa, jumlah pengguna jasa per jasa yang diberikan notaris, jumlah pengguna jasa per produk yang dihasilkan jasa notaris, jumlah pengguna jasa per negara asal pengguna jasa;
  2. Username dan password pada aplikasi pelaporan pada PPATK (GRIPS / GoAML);
  3. Komputer atau laptop untuk pengisian kuesioner dan tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan; dan
  4. Koneksi internet atau jaringan yang baik saat live meetings melalui aplikasi Zoom. 

Berikut kami tautkan link, sebagai informasi bagi Notaris:

  1. Jadwal Kegiatan Webinar Pengisian Kuesioner http://bit.ly/JadwalWebinarPengisianKuesioner;  
  2. Daftar Link Kuesioner PMPJ Seluruh Indonesia http://bit.ly/Link_kuesioner; dan 
  3. Form CDD dan Penilaian Risiko http://bit.ly/Form_CDDdanPenilaianRisiko.

Diharapkan kepada seluruh Notaris untuk mengikuti kegiatan webinar pengisian PMPJ dan tata cara pelaporan LTKM yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan wilayah kedudukan masing-masing. Untuk pengisian kuesioner wajib diisi paling lambat 15 Maret 2021.
Demikian dapat kami sampaikan, terima kasih.

Jakarta, 17 Februari 2020
TTD
DIREKTUR PERDATA

PENGUMUMAN

TENTANG

PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF NOL RUPIAH ATAS LAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN HAL YANG TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

 

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.02/2020 tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah atas layanan Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diberitahukan bahwa sejak pengumuman ini diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Permohonan Perubahan Hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Jakarta,  21 Januari 2021

Direktur Perdata

Hasil Survey IKM Ditjen AHU