Ditjen AHU Online

PENGUMUMAN PENGHENTIAN LAYANAN SEMENTARA

Diberitahukan kepada seluruh pengguna layanan jasa hukum Ditjen AHU bahwa mulai hari Jumat, 25 Mei 2018 pukul 21.00 WIB sampai dengan Minggu, 27 Mei 2018 pukul 23.59 WIB akan ada upgrade system pada Sistem AHU Online, sehingga untuk sementara pelayanan jasa hukum melalui Sistem AHU Online tidak dapat diakses.


Terima kasih,
Ditjen AHU

DITJEN AHU MENDUKUNG TERSELENGGARANYA ASEAN GAMES 2018


PENGUMUMAN Penutupan Layanan Helpdesk Pembayaran PNBP secara Autodebit

PENGUMUMAN

 

NOMOR : AHU.1.UM.01.01-767

 

TENTANG

Penutupan Layanan Helpdesk Pembayaran PNBP secara Autodebit

 

            Diberitahukan kepada seluruh Notaris bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa uji coba pembayaran PNBP secara autodebit pada bulan Maret 2018, mulai tanggal 1 Mei 2018 Layanan HelpdeskPembayaran PNBP pada line telepon (021) 299246,-28,-40,-41,-49,-53 tidak dioperasionalkan kembali. Untuk informasi lebih lanjut dan penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi pada layanan Ditjen AHU, silahkan untuk menhubungi Call Center Ditjen AHU di nomor 14077. 

            Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 

Jakarta, 25 April 2018

PENGUMUMAN BENEFICIAL OWNER

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka setiap Korporasi wajib mengisi data Pemilik Manfaat dari Korporasi (sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) Perpres tersebut) dan wajib melakukan pembaharuan data pemilik manfaat dari Korporasi (sebagaimana ditentukan Pasal 21 Perpres tersebut) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pengisian data tersebut diberlakukan terhitung mulai tanggal 30 April 2018.

 

Download Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

 

 


PENGUMUMAN

Tentang Penerapan Sistem Aplikasi Legalisasi Elektronik (ApLE)

 

Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas layanan Legalisasi melalui penerapan Sistem Aplikasi Legalisasi Elektronik (ApLE) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ini kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Pemohon Legalisasi bahwa:

 

1.   Terhitung mulai tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan 29 Maret  2018, layanan Legalisasi akan diberlakukan masa transisi, yaitu:

      1). Pemohon dengan layanan manual seperti biasa melalui loket        pelayanan; dan

      2). Pemohon dapat juga menggunakan akses aplikasi layanan     Legalisasi Elektronik (ApLE) pada website http://www.ahu.go.id

2.  Terhitung mulai tanggal 1 April 2018, Layanan Legalisasi secara penuh akan menggunakan akses aplikasi Legalisasi Elektronik (ApLE) pada website   http://www.ahu.go.id

3.  Selama masa transisi kami menyediakan petugas yang akan membantu akses pemohon Legalisasi.

 

 Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

 

 

Jakarta, Maret 2018

Direktur Perdata

 

TTD

 

Daulat P. Silitonga, SH, M.Hum

 

 

Klik "disini" untuk melihat Panduan Penggunaan Aplikasi Legalisasi Elektronik.

PENGUMUMAN PEMBERLAKUAN LAYANAN PERBAIKAN DATA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, YAYASAN, DAN PERKUMPULAN