DITJEN AHU ONLINE

PENGUMUMAN PESERTA PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS JABATAN NOTARIS JILID II

Diberitahukan kepada para Peserta yang telah dinyatakan lulus verifikasi Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Jilid II yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Desember 2018 di Lumire Hotel & Convention, Jl Senen Raya 135 Jakarta Pusat, 10410, dengan ini kami sampaikan daftar nama yang dapat mengikuti pelatihan tersebut adalah sebagai berikut: (dengan ini dapat diunduh melalui link di bawah ini)

Download Daftar nama peserta pelatihan pada Selasa, 11 Desember 2018

Download Daftar nama peserta pelatihan pada Rabu, 12 Desember 2018

Peserta diwajibkan memakai dan membawa kelengkapan berkas berupa :

1. Fotocopy Kartu Identitas (KTP).

2. Fotocopy NPWP.

3. Fotocopy SK Pengangkatan Notaris.

4. Materai 6000 (4 buah).

5. Membawa Laptop dan Modem.

6. Pakaian, Atasan Putih dan Bawahan Hitam

Untuk kemudahan registrasi peserta pada GRIPS PPATK, mohon melampirkan surat-surat sebagai berikut (dapat diunduh melalui link ini => Download Formulir_Registrasi_GRIPS.doc ) :

1. Formulir Registrasi.

2. Surat Pengantar Penyampaian GRIPS.

3. Surat Pernyataan Petugas Pendaftar.

4. Surat Penyataan Petugas Pelapor.

5. Surat Pernyataan Petugas Administrator.

6. Surat Penyataan Petugas Penghubung.

Download Susunan Acara Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris pada tanggal 11 s.d. 12 Desember 2018

Demikian kami sampaikan.

a/n. Direktur Perdata

Kepala Subdit Notariat

Ttd

Rahmad Riyanto, SH, MM

NIP. 19610926 198603 1 001

Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Jilid II

Dibuka kembali Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (waktu dan tempat akan diinformasikan kemudian) dengan jumlah peserta sebanyak 1000 (seribu) orang Notaris, maka dengan ini kami memberikan kesempatan kepada seluruh Notaris untuk dapat mengikuti pelatihan tersebut dengan materi sebagai berikut :

Materi	Unit
Online Single Submission (OSS)	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Integrasi antara Sistem OSS dan AHU Online	DITJEN AHU – Direktorat TI
Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS)	Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Sistem Administrasi Badan Usaha, Beneficial Owner (BO)	DITJEN AHU - Subdit Badan Hukum
Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)	DITJEN AHU - Subdit Notariat / MPPN

Adapun persyaratan mengikuti pelatihan sebagai berikut :

Terdaftar sebagai Notaris Aktif di Database Ditjen AHU;
Wajib dihadiri oleh Notaris;
Peserta wajib membawa laptop dan modem.
Mendaftarkan diri melalui https://s.id/Pelatihan-Notaris-AHU dengan mengisi formulir yang terdiri dari:

Nama;

Surat Keputusan (SK) Terakhir;

Kedudukan Terakhir Notaris;

Peserta terbatas sampai dengan 1000 (seribu) orang pendaftar pertama yang memenuhi persyaratan, yang nama-namanya akan diumumkan kemudian.

Peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat dan tidak dipungut biaya.

Direktur Perdata

TTD

Daulat Pandapotan Silitonga

PENGUMUMAN Permohonan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

PENGUMUMAN

1. Permohonan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuranyang lahir sebelum 1 Agustus 2006dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, batas waktu yang diberikan selama 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan, telah berakhir pada tanggal 1 Agustus 2010, sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. a. Bagi anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 dari perkawinan campuran (WNA dan WNI) atau anak yang lahir di negara yang menganut asas ius soli(kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran) yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Kewarganegaraan Republikberdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan berakibat ganda,harus memilih salah satu kewarganegaraannya pada umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

b. Pernyataan Memilih Kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

3. a. Bagi anak berkewarganegaraan ganda yang mengajukan permohonan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dikenakan Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

b. Bagi anak berkewarganegaraan ganda yang mengajukan permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia pada saat pembayaran PNBP agar memilih jenis penerimaan negara bukan pajak “Permohonan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.”

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Tata Negara

ttd

Kartiko Nurintias

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN BERSAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK),

DAN

IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI)

TENTANG

KEWAJIBAN PELAPORAN NOTARIS PADA APLIKASI GRIPS

Untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban Indonesia di berbagai forum internasional, a.l keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF), kepada Notaris diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) PPATK.

Pada tahap awal, Notaris wajib melakukan registrasi pada laman https://grips2.ppatk.go.id/faces/registrasi.xhtml dan untuk panduan registrasi GRIPS/Video tutorial dapat dilihat pada laman: http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html

Kewajiban ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan untuk melaksanakan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi, serta menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Kewajiban pelaporan Notaris sebagaimana dimaksud di atas selain sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

Sebagai langkah awal pelaporan, pendaftaran/registrasi GRIPS PPATK dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

Registrasi dilakukan secara online melalui laman: https://grips2.ppatk.go.id/faces/registrasi.xhtml
Menyampaikan dokumen fisik hasil registrasi online kepada PPATK, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi GRIPS online dilakukan.

Untuk panduan Registrasi GRIPS tersedia Video tutorial yang dapat dilihat http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html

Akses terhadap AHU Online mulai 1 Februari 2019 hanya dapat dilakukan khusus bagi Notaris yang telah memperoleh persetujuan registrasi GRIPS dari PPATK.

Jakarta, 15 November 2018

Kementerian Hukum dan HAM PPATK PP INI

Ttd Ttd Ttd

Cahyo Rahadian Muzhar Kiagus Ahmad Badaruddin Yualita Widyadhari

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan adanya peningkatatan kualitas layanan kenotariatan, maka Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Notaris dapat diakses kembali mulai tanggal 27 September 2018.

Panduan pendaftaran pengangkatan Notaris dapat diakses pada laman dibawah ini

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pengangkatan_notaris

Pengumuman formasi jabatan Notaris terbaru dapat diakses pada laman di bawah ini

https://ahu.go.id/notariatv3/PendaftaranUser/formasiNotaris