PENGUMUMAN PENGHENTIAN SEMENTARA LAYANAN ALEGTRON (APLIKASI LEGALISASI ELEKTRONIK)

PENGUMUMAN KENOTARIATAN.

PENGUMUMAN KENOTARIATAN

PENGUMUMAN

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN

PENINGKATAN KUALITAS JABATAN NOTARIS TAHUN 2019

TERHADAP CALON NOTARIS

Diberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris pada tanggal 2 September 2019, menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus melampirkan salah satu dokumen pendukung yaitu fotokopi Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A.         PESERTA PELATIHAN

1.  Peserta Pelatihan adalah calon Notaris Warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagai peserta pelatihan dan peserta berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.  Seluruh calon Notaris wajib mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris, termasuk terhadap calon Notaris yang telah dinyatakan lulus dalam Ujian Pengangkatan Notaris yang belum mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Notaris.

B.         SYARAT-SYARAT PELATIHAN

a.      Syarat Umum :

1.   Warga Negara Indonesia;

2.   Berijazah sarjana hukum dan strata dua (M.Kn/Spn/CN);

3.   Sudah melaksanakan magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Organisasi Notaris;

4.   Tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana.

b.     Syarat Pendukung :

1.   Pasfoto;

2.   Kartu Tanda Penduduk;

3.   Ijazah sarjana hukum dan Ijazah strata dua (M.Kn/Spn/CN);

4.   Sertifikat kelulusan kode etik dari Organisasi Notaris;

5.   Surat keterangan magang 2 (dua) tahun di kantor Notaris dan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Organisasi Notaris;

6.   Surat pernyataan bermaterai dari calon Notaris bahwa yang bersangkutan tidak berstatus tersangka maupun terdakwa atas tindak pidana;

7.   Surat pernyataan bermaterai bahwa semua dokumen yang diunggah adalah benar;

8.   Syarat pendukung tersebut wajib diunggah oleh peserta secara elektronik melalui laman www.ppkjn.ahu.go.id.

C.         PELAKSANAAN PELATIHAN

1.  Pendaftaran peserta dilakukan pada tanggal 26 September 2019 dalam website AHU Online, paling lama 7 hari sejak tanggal pendaftaran atau sampai kuota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris terpenuhi.

2.  Kuota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris yang dibuka saat ini adalah 500 peserta.

3.  Pendaftaran pelatihan dilakukan melalui laman www.ppkjn.ahu.go.id.

4.  Peserta yang lulus verifikasi akan disampaikan melalui email.

5.  Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dicetak oleh peserta melalui laman www.ppkjn.ahu.go.id dengan masuk ke akun peserta pada saat pendaftaran.

6.  Waktu dan tempat pelatihan tercantum dalam Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris.

7.  Untuk dapat mengikuti pelatihan, peserta wajib membawa Kartu Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dan KTP atau kartu tanda pengenal/identitas lainnya.

8.  Pelatihan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan kegiatan sebagai berikut:

a.      Pembukaan;

b.      Penyampaian 9 (sembilan) materi;

c.       Penutupan;

d.      Pemberian Sertifikat Pelatihan.

D.         LAIN-LAIN

1.  Kesalahan administratif dalam pengisian fomulir pendaftaran, menjadi tanggung jawab peserta.

2.  Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, tata tertib, dan jadwal Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris akan diumumkan melalui website AHU Online setelah pengumuman lulus verifikasi disampaikan melalui email.

3.  Permohonan pengangkatan dapat dilakukan pada tanggal yang akan diumumkan kemudian.

Jakarta,     September 2019

TTD

DIREKTUR PERDATA

PEMBERITAHUAN KOORDINASI DAN SUPERVISI TATA KELOLA DATA FIDUSIA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN SELURUH INDONESIA

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.TI.05.03 Tahun  2018 tentang Aplikasi Tata Kelola Data Fidusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia tanggal 19 Maret 2018 dan Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-385 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Fidusia di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Maret 2019, bersama ini kami sampaikan informasi kepada para Kepala Kantor Wilayah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan migrasi data jaminan fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan target capaian kinerja B06;
2. Bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.TI.05.03 Tahun  2018 tentang Aplikasi Tata Kelola Data Fidusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia tanggal 19 Maret 2018, agar untuk dapat segera dilaksanakan;
3. Bahwa Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.UM.01.01-385 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Fidusia di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tanggal 6 Maret 2019, merupakan dasar dimulainya pelaksanaan migrasi data jaminan fidusia.

1. Unduh Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-385 Tahun 2019, Klik Disini.
2. Unduh Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.TI.05.03 Tahun 2018, Klik Disini

PENGUMUMAN JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERBARU ATAS LAYANAN JASA HUKUM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini disampaikan informasi kepada para Pemohon hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 03 Mei 2019 Jenis dan Tarif PNPB atas layanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019.
   

2. Terhadap kode voucher PNBP layanan jasa hukum Ditjen AHU yang mengalami perubahan jenis dan tarif PNBP tetapi belum dibayar, dapat melakukan perekaman ulang untuk mendapatkan kode voucher baru.
   

3. Terhadap kode voucher PNBP layanan jasa hukum Ditjen AHU yang mengalami perubahan tarif dan jenis PNBP sudah dibayar tetapi belum digunakan, maka kode voucher tidak berlaku dan pemohon dapat mengajukan permohonan pengembalian PNBP sesuai dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
   

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

TTD

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

1. Jenis dan Tarif yang mengalami perubahan dapat diunduh disini

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 dapat diunduh disini

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 dapat diunduh disini

4. Panduan Pengembalian PNBP dapat diunduh disini

5. List Layanan Jasa Hukum yang tidak dapat diakses dikarenakan Penyesuaian Jenis dan Tarif PNBP dapat diunduh disini

PENGUMUMAN