Ditjen AHU Online

PENGUMUMAN

28 Juli 2016


Kepada Wajib Bayar yang belum/tidak melunasi kewajiban pembayaran PNBP Pesan Nama Perseroan untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sampai dengan tanggal 31 Juli 2016. Terhitung tanggal 1 Agustus 2016 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan melimpahkan pengurusan piutang negara tersebut kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

 

Call Canter Piutang PNBP : (021) 52962543

PENERAPAN UNGGAH AKTA (UPLOAD AKTA) PERSEROAN TERBATAS DALAM SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM AHU ONLINE

01 Juli 2016


Mulai Berlaku tanggal 16 Juli 2016

 

PENGUMUMAN


PENERAPAN UNGGAH AKTA (UPLOAD AKTA) PERSEROAN TERBATAS DALAM SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM AHU ONLINE

 

 

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan, terdapat kewajiban untuk melakukan unggah akta (upload akta) perseroan dalam proses pendirian, perubahan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data perseroan, sebagaimana diatur dalam:

 

  1. Pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Perseroan.
  2. Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar perseroan dan neraca serta laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
  3. Pasal 28 ayat (3) yang menyatakan selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan data perseroan dan neraca serta laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib audit.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka demi terwujudnya kepastian hukum dan validitas data perseroan dalam layanan jasa hukun di bidang perseroan terbatas, akan dilakukan penerapan unggah akta (upload akta) perseroan terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum AHU Online, sebelum dilakukan pencetakan Surat Keputusan/Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan. Agar pemohon dalam melakukan unggah akta (upload akta) memperhatikan ketentuan yang berlaku dan akta yang diunggah (diupload) sesuai dengan data isian Notaris.

Demikian harap menjadi perhatian.

 

Jakarta, 1 Juli 2016

A.n. DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DIREKTUR PERDATA


  TTD


DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, SH. M.Hum

NIP. 19620528 198903 1 001

HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN UNDANGAN SOSIALISASI !!!

16 Juni 2016


Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pengguna Layanan AHU Online :
Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,

TIDAK PERNAH MEMUNGUT BIAYA APAPUN DALAM BENTUK UNDANGAN SOSIALISASI ATAU KEGIATAN LAINNYA.

Apabila menemukan surat undangan tersebut atau sejenisnya segera menghubungi Layanan Call Center Kami :
(021) 29023235,6,7,8 & 9 - (021) 29023282 & 72

PENGUMUMAN KEWAJIBAN PNBP

02 Mei 2016


Kepada Notaris yang memiliki kewajiban pembayaran PNBP Pesan Nama Perseroan dan Pengesahan Pendirian Badan Hukum agar segera memenuhi kewajiban tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Silahkan klik disini untuk mengetahui kewajiban PNBP saudara.

 

Apabila saudara tidak dapat login, Silahkan mengirimkan permohonan username dan password ke alamat email : piutangpnbp@gmail.com

 

Pembayaran Piutang PNBP dapat dilaksanakan mulai tanggal 4 Mei 2016

 

Call Center Piutang PNBP : (021) 52962543

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta

07 Maret 2016


Website Pelayanan Jakarta : http://pelayanan.jakarta.go.id/

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Satuan kerja ini memiliki tugas untuk melayani perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu.

Kini pemohon tidak perlu lagi pergi ke masing-masing dinas terkait, cukup datang ke kantor BPTSP terdekat. Segala berkas permohonan akan diproses langsung oleh BPTSP.

Tujuan dibentuknya BPTSP sebagai one stop service di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan
  • Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan
  • Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan

Kini BPTSP memiliki 318 service point yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

Bagaimanakah Pelayanan Kami Menurut Anda?

Data diri


Pilihan Polling


Terima kasih anda telah berpartisipasi dalam polling Pelayanan AHU Online, masukan Anda sangat berarti untuk kami.